masukkan script iklan disini
Oleh : Muhammad M. Piah (CM)
Pimpinan Redaksi Acehstorynews.online
Kemenangan H. Sibral Malasyi dan Hasan Basri dalam Pilkada Pidie Jaya 2024 tak lepas dari peran media yang menjadi corong aspirasi, penyampai visi, dan pendorong partisipasi publik. Selama masa kampanye, media berhasil mempertemukan pasangan SABAR dengan masyarakat, membangun narasi optimisme, sekaligus mengkristalkan kepercayaan warga. Kini, di periode 2025–2030, peran media harus berevolusi: tidak hanya sebagai pemberi panggung, tetapi juga mitra kritis yang menjaga semangat transparansi dan akuntabilitas demi kemajuan Pidie Jaya.
Media sebagai Partner Progresif
Selama lima tahun ke depan, Pemerintahan Sibral-Hasan dihadapkan pada tantangan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi lokal, serta penanganan isu lingkungan. Di sinilah media ditunggu untuk menjadi "jembatan" yang aktif. Setiap program kerja, seperti pembangunan jalan desa, perluasan akses kesehatan, atau pelatihan UMKM, harus disosialisasikan secara masif. Media perlu memberitakannya bukan sekadar sebagai berita seremonial, tetapi dengan konteks yang mendalam: **bagaimana kebijakan itu menyentuh langsung kehidupan warga?** Misalnya, saat Pemkab meresmikan pasar pertanian, media bisa mengangkat kisah petani yang terbantu atau justru mengkritik jika implementasinya lamban.
Mengkritik Bukan untuk Menjatuhkan, Tapi Membangun
Pemerintahan manapun tak luput dari kekeliruan. Di sinilah fungsi kontrol media menjadi vital. Jika ada proyek mangkrak, alokasi dana yang tidak tepat, atau kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat kecil, media wajib menyuarakannya. Namun, kritik harus disampaikan secara konstruktif: **tidak sekadar menuding, tetapi juga memberi solusi**. Misalnya, ketika ada penundaan pembangunan sekolah, media bisa mempertanyakan penyebabnya sekaligus membandingkan dengan solusi di daerah lain. Pendekatan seperti ini akan mendorong pemerintah bekerja lebih tertib, sambil menjaga kepercayaan publik.
Media sebagai Ruang Dialog Publik
Selain itu, media harus menjadi ruang dialog yang inklusif. Pemerintah perlu mendengar keluhan nelayan di Pantai Meureudu, suara guru honorer di Kecamatan Bandar Baru, atau aspirasi pemuda di Ulim. Media bisa mengadakan forum diskusi, talkshow interaktif, atau kolom opini yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Dengan ini, kebijakan tidak lagi dibuat di menara gading, tapi lahir dari komunikasi dua arah.
Kolaborasi untuk Visi Bersama
Keberhasilan Pidie Jaya tidak bisa diraih hanya oleh pemerintah. Media, masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha harus bersinergi. Media bisa mendorong kolaborasi ini dengan mempublikasikan inisiatif komunitas, mengapresiasi kemajuan, atau mempertemukan pemangku kepentingan. Contohnya, saat Pemkab menggalakkan pariwisata religi, media dapat menyoroti potensi desa wisata, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian budaya.
Optimalkan Media Sosial: Dari Estetika ke Substansi
Selama ini, pengelolaan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok cenderung sekadar berbagi gambar seremonial atau video singkat tanpa narasi yang berdampak. Konten-konten tersebut mungkin menarik secara visual, tetapi minim konteks, edukasi, atau ajakan partisipasi publik. Padahal, di era digital ini, media sosial bisa menjadi alat strategis untuk mendekatkan pemerintah dengan warga, memantik dialog, dan mendorong perubahan positif.
Media Sosial Bukan Hanya Pamer, Tapi Ajakan Kolaborasi
Platform seperti Instagram dan TikTok memiliki kekuatan viral yang luar biasa. Sayangnya, potensi ini belum dimaksimalkan untuk mendukung visi Sibral-Hasan. Misalnya, alih-alih hanya mengunggah foto peresmian proyek, media sosial pemerintah bisa menyajikan *thread* penjelasan tentang anggaran pembangunan, dampak jangka panjang proyek, atau testimoni warga yang terdampak. Instagram Stories bisa digunakan untuk menampilkan progres harian pelatihan UMKM, sementara TikTok bisa diisi konten edukatif tentang program beasiswa atau tata cara mengakses bantuan sosial. Dengan kata lain, **setiap konten harus memiliki “nyawa”**: menginformasikan, mengajak, atau menginspirasi.
Interaktivitas sebagai Kunci
Media sosial seharusnya menjadi ruang dua arah. Fitur kolom komentar, polling, atau sesi tanya jawab langsung (*live*) dengan pejabat terkait bisa menjadi sarana untuk merangkul aspirasi anak muda. Contohnya, ketika Pemkab merencanakan revitalisasi pasar, TikTok Live bisa digunakan untuk mempresentasikan desain rancangan sekaligus meminta masukan pedagang. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membuat warga merasa dilibatkan.
Konten Kreatif untuk Literasi Kebijakan
Banyak kebijakan pemerintah yang rumit dipahami masyarakat awam. Di sinilah media sosial bisa berperan sebagai “penerjemah” yang kreatif. Misalnya, alih-alih mengunggah dokumen PDF panjang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), tim media bisa membuat infografis beranimasi, video pendek dengan narasi sederhana, atau bahkan konten *reels* yang membahas poin-poin kunci. Hasilnya, masyarakat tidak hanya tahu *apa* yang dilakukan pemerintah, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* kebijakan itu berpengaruh pada hidup mereka.
Akuntabilitas melalui Update Berkala
Media sosial juga bisa menjadi alat pertanggungjawaban. Misalnya, setiap tiga bulan, akun Instagram Pemkab bisa memposting progres pembangunan jalan desa dengan foto “sebelum-sesudah”, data realisasi anggaran, atau tantangan yang dihadapi. Transparansi semacam ini akan memupuk kepercayaan publik dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam bekerja.
Penutup: Dari Pemberitaan ke Pertanggungjawaban
Pemerintahan Sibral-Hasan memiliki mandat besar untuk mewujudkan Pidie Jaya yang sejahtera. Namun, mandat ini hanya bermakna jika diiringi pengawasan yang objektif. Media harus menjadi "cermin" yang jujur: merayakan setiap keberhasilan, tetapi juga berani menunjuk celah agar pemerintah tidak terlena. Dengan semangat ini, media bukan lagi sekadar alat kampanye, tetapi penjaga demokrasi yang menjamin Pidie Jaya tumbuh berlandaskan keadilan dan partisipasi aktif seluruh warganya.
Perjalanan lima tahun ke depan adalah ujian bagi pemerintah dan media. Jika keduanya bisa bekerja sama dengan prinsip saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan, maka Pidie Jaya akan mencatat sejarah baru: **pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan**. Dengan memadukan kekuatan media konvensional dan kreativitas media sosial, Pidie Jaya bisa menulis paradigma baru: pemerintah yang tidak hanya bekerja *for the people*, tetapi juga *with the people*.
Catatan Akhir:
Jadikan media sosial sebagai “megafon” perubahan. Jika hari ini warganet Pidie Jaya ramai membahas *trend* TikTok kosong, besok bisa jadi mereka ramai mendiskusikan inovasi kebijakan Sibral-Hasan. Momentum ini harus diraih agar Pidie Jaya tidak hanya maju di dunia nyata, tetapi juga bersinar di ruang digital.
Struktur yang Diperbaiki
- Penambahan subbagian **Optimalkan Media Sosial** ditempatkan sebelum penutup utama untuk memperkuat alur argumen.
- Penutup utama disatukan untuk menghindari duplikasi, dengan menyisipkan pesan kuat tentang kolaborasi media sosial di akhir.
- Contoh konkret disesuaikan dengan konteks lokal (seperti Pantai Meureudu, Kecamatan Bandar Baru, Perkebunan, di Bandar Dua dan hal lainnya pada keseluruhan Kecamatan Kecamatan yang ada di Pidie Jaya) untuk memperkuat relevansi.
(CM)
